Walikota Surabaya Ternyata Tak Izin Terlanjur aaat Kegiatan Politik Dukung Cahyadi-Armuji

Walikota Surabaya Ternyata Tak Izin Terlanjur aaat Kegiatan Politik Dukung Cahyadi-Armuji

SURABAYA berantakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk menolong calon Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Hal tersebut benar dari keluarnya surat jawaban Gubernur Jawa Timur atas permintaan informasi KIPP terkait ijin cuti kerja Walikota saat melakukan kegiatan politik dukung mendukung pasangan Erji di dalam tanggal 2 September 2020.

Saat itu kegiatan dalam fasilitas milik pemerintah Kota Surabaya Taman Harmoni. Dalam surat Gubernur Jawa Timur bernomor 131/17318/011. 2/2020 di jelaskan, “Untuk tanggal 2 September 2020 tidak pernah tersedia permohonan cuti kampanye kepada Gubernur Jawa Timur”.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, Novli Thyssen mengungkapkan, adanya surat keterangan dari Gubernur Jawa Timur tersebut menjadi bukti bahwa ada pelanggaran prosedur dan ideal yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Dimana Walikotamelakukan kegiatan politik bilamana jam kerja aktif di hari rabu 2 September 2020. “Sangat disayangkan bila Walikota atas jabatannya melakukan kegiatan politik pada tanda layan masyarakat Surabaya. Secara pandangan hidup tidak patut dilakukan oleh Tri Rismaharini, ” katanya. (Baca: Eri Cahyadi Gandeng Pelaku Usaha Kembangkan Pelabuhan Tanjung Perak)

Baca Juga:

Selain itu, kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh Risma pada mendukung pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji dilakukan di wadah yang menjadi fasilitas milik Pemerintah Kota Surabaya Taman Harmoni, terdapat larangan untuk mengunakan fasilitas milik pemerintah untuk kegiatan kampanye bawa mendukung pasangan calon.

Novli menjelaskan, pasal 76 ayat 1a Undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas “melarang Kepala daerah membuat keputusan yang secara istimewa memberikan keuntungan pribadi, keluarga, relasi, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Lalu Pasal 71 ayat 3 Menjemput Undang 10 Tahun 2016 Mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga mengatur larangan kepada kepala daerah untuk menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan pra tanggal penetapan pasangan calon datang dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Dengan keluarnya surat keterangan daripada Gubernur Jawa Timur tersebut, bisa dijadikan bukti bahwa ada kelengahan prosedur, tata cara, mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penangganan pelanggaran berasaskan laporan oleh KIPP Jawa Timur, ” tegasnya.