Tersibak! Baru 2 BUMN yang Bakal Kerja Sama dengan KPK

Tersibak! Baru 2 BUMN yang Bakal Kerja Sama dengan KPK

Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

JAKARTA – Departemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong perseroan plat abang untuk menandatangani kerja sama whistleblowing system dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu karena, saat itu baru dua BUMN yang telah meneken perjanjian tersebut, yakni PT Angkasa Pura II (Persero) serta PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Erick mengatakan, whistleblowing system harus berjalan karena merupakan program nyata dan riil. “Saat ini, baru dua BUMN yang telah menandatangani kerja sama dengan KPK terkait whistleblowing system dan pada tahun depan akan didorong biar BUMN lainnya menandatangani kerja pas serupa, ” ujar Erick, Selasa (22/12/2020).

Baca Juga: Rawan Dikorupsi, Erick Thohir Pelototi Dana Pensiun

Dia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong biar manajemen BUMN agar terus melayani transparansi dan akuntabilitas bisnis perseroan. “Hal yang ingin dibangun di Kementerian BUMN salah satunya ialah keberpihakan terhadap keterbukaan harus berlaku, ” kata dia.

Baca Juga:

Saat ini sekitar 80 obat jerih BUMN telah mendapat sertifikasi ISO 37001 untuk Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP). Sementara itu President Director Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, kerja sama dengan KPK terkait whistleblowing system itu merupakan inisiatif pencegahan praktik korupsi guna memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Baca Juga: Dana Pensiun Hati duka Buat Bancakan, Erick Thohir Melapor Jaksa Agung

Upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut juga akan mendukung perseroan menyentuh visi on Becoming Airport Enterprise Leader in the Region pada 2024. “Angkasa Pura II serta KPK akan mengintegrasikan whistleblowing system secara elektronik, memperkuat sistem pengaduan pelanggaran yang sudah dimiliki Angkasa Pura II. Integrasi sistem itu akan memudahkan koordinasi dan monitoring guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penaganan dugaan pelanggaran, ” kata Awaluddin.