Rata Janus KPK

Rata Janus KPK

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

A AHSIN THOHARI
Dosen Adat Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

PARAS Janus ( Janus-faced ) ialah adjektiva untuk menerangkan sesuatu yang memiliki dua aspek atau karakteristik kontras dalam satu helaan bernapas, karena suasana hati yang berubah-ubah. Sebagai dewa dalam mitologi Romawi, Janus memang digambarkan berparas berpasangan.

Satu paras tahu ke depan dengan penuh keyakinan dan optimisme, adapun paras asing menghadap ke belakang dengan penuh keraguan dan pesimisme. Darinya kelak nama bulan Januari diambil sebagai gambaran sempadan waktu yang bisa digunakan untuk menatap maju ke tahun depan sekaligus dapat berpaling kembali ke tahun sebelumnya pada belakang.

Hari-hari final ini jagat hukum kita diguncang oleh dua operasi tangkap lengah (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini yang menjadi targetnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wali Tanah air Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Secara demikian, di bawah kepemimpinan Firli Bahuri selama hampir setahun, mutlak KPK telah melakukan lima kali OTT. Sebelumnya, sasaran OTT KPK meliputi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta Dwi Achmad Noor. Kasus terakhir ini dilimpahkan ke kepolisian.

Baca Serupa:

Bentuk, Bukan Film
Serangkaian OTT itu seperti menunjukkan paras Janus KPK yang penuh kontradiksi. Perasaan pesimisme dan optimisme hendak masa depan KPK bercampur kacau dan menyembul segera setelah OTT dengan target big fish itu terjadi. Sebelumnya, banyak kalangan mencari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tarikh 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta-merta akan melemahkan KPK, sekali lalu menyulitkan OTT yang selama tersebut menjadi efek penggentar bagi koruptor. Setidaknya ada empat hal yang menjadi alasan.

Pertama , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menghapus posisi KPK sebagai lembaga negara dengan berjarak dengan pemerintah menjadi lembaga negara yang sepenuhnya berada di rumpun kekuasaan eksekutif (bestuurorganen). Kedua , pencegahan adalah mantra suci yang dirapal berulang kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tarikh 2019 dan lebih dijadikan aliran utama strategi pemberantasan korupsi ketimbang penindakan.

Ketiga , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memperkenalkan Dewan Pengawas yang kewenangannya tidak sekadar memperhatikan melainkan juga memegang otoritas perizinan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tarikh 2019 diatur kewenangan KPK buat menghentikan penyidikan dan penuntutan kepada tindak pidana korupsi yang pemeriksaan dan penuntutannya tidak selesai di jangka waktu paling lama besar tahun.

Tidak hanya itu, kontroversi seputar pelanggaran kode pandangan hidup Firli Bahuri, mundurnya beberapa personel, dan belum tertangkapnya tersangka penyuap Wahyu Setiawan, Harun Masiku, semakin mendelegitimasi keberadaan KPK setelah perbaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK format baru ini dipercaya banyak pihak sebagai ujung kematian lembaga antirasuah yang merupakan anak kandung reformasi bersama Mahkamah Konstitusi (MK) itu.