Keterangan Satgas Hak Tagih BLBI Baru Dibentuk, Mahfud: Sebab Kami Baru Jadi Negeri

Keterangan Satgas Hak Tagih BLBI Baru Dibentuk, Mahfud: Sebab Kami Baru Jadi Negeri

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

JAKARTA – Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan pemerintah baru membentuk satuan suruhan penanganan hak tagih negeri dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) .

Menurut Mahfud, alasan negeri baru membentuk satgas tersebut karena dirinya dan para-para menteri lainnnya baru menjadi bagian dari pemerintah zaman ini. “Nah ini jawabannya gampang, karena kami gres menjadi pemerintah. Inikan semenjak 2004 sudah beberapa kala pemerintah, ” ujar Mahfud dalam jumpa pers secara daring, Kamis (15/4/2021). Baca juga: Hasil DPR ketika KPK Tidak Dilibatkan dalam Satgas BLBI

Perkara BLBI ini, kata pendahuluan Mahfud telah mengarungi 3 Presiden kala itu. Sejak zaman Soeharto, BJ Habibie dan juga Megawati Soekarnoputri. “Itu melibatkan 3 Presiden, Pak Harto itu dengan membuat membentuk BPPN, Pak Habibie yang mengeluarkan BLBI pada Desember 98, Mba Mega yang mengeluarkan SKL pada tahun 2002. Semuanya benar pada waktu tersebut gak ada pidananya patuh MA. Oleh karena itu sekarang kembali ke teliti, ” tambahnya. Baca juga: Pemerintah Jelaskan Alasan Tak Ada KPK dalam Satgas Penanganan Peristiwa BLBI

Alasan lainnya gres dibentuk satgas hak tagih dana BLBI ini, karena menurut Mahfud saat tersebut BLBI masih berperkara pidana. Dan setelah diputus Mahkamah Agung bukan tindak pidana, maka beralih ke hati-hati dan penagihan menjadi kewenangan pemerintah. “Alasan yang ke-2, karena dulu masih ada kasus pidana. Kalau bertindak ternyata itu pidana sekarang kan (ternyata). (Dan) tak ada kasus pidana dengan menyangkut pemerintah enggak tersedia sekarang, ” ungkapnya.

Selain itu, Mahfud menegaskan diputuskannya perkara BLBI dari pidana menjadi hati-hati bukan dipindah begitu selalu. Namun memang, MA sudah memutuskan bahwa tidak tersedia unsur pidana disana & menjadi tindak perdata. “Jadi kalau ada pertanyaan, kok berpindah dari pidana ke perdata? Tidak pindah, pidananya enggak ada, ” pungkasnya.

Menangkap Juga: