Kadin Senang Jokowi Desak Kepala Wilayah Percepat Serapan APBD

Kadin Senang Jokowi Desak Kepala Wilayah Percepat Serapan APBD

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjang pemerintah untuk melakukan akselarasi kemajuan ekonomi nasional yang diharapkan pulih di tahun 2021. Kadin menghargai, hal ini dapat terjadi asalkan Indonesia mampu membenahi secara pokok, melakukan transformasi besar, dan menyelenggarakan strategi besar di bidang ekonomi.

Ketua Umum Kadin Nusantara Rosan P. Roeslani menyebutkan, buat mewujudkannya diperlukan upaya-upaya maksimal di menyelesaikan tantangan yang dihadapi, sesuai di antaranya adalah menjaga demand agregat dan supply massa secara bersamaan. Tempat menyebut, tiga faktor demand agregat dengan utama adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. (Baca juga: Mendag Menimbulkan ke Anies PSBB DKI Tidak Bikin Seret Arus Logistik)

“Kalau sektor-sektor ini mampu diatasi, maka akan bisa menyerahkan kontribusi besar pada perbaikan ekosistem yang jauh lebih baik dalam peta geoekonomi kita yang di dalam gilirannya akan berdampak positif untuk perkembangan ekonomi nasional, ” ungkap Rosan dalam Pembukaan Rakornas Kadin Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Ikatan Internasional yang dihelat secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Baca Pula:

Kadin, tinggi Rosan, memandang postur RAPBN 2021 sebagai wajah kekuatan pemerintah yang paling optimal untuk memberikan provokasi bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun bukan satu-satunya perangkat pengungkit yang utama karena kontribusinya baru berkisar 9-10% terhadap PDB. (Baca juga: Rekor! Positif Covid-19 Bertambah 3. 861 Kasus, Mutlak 207. 203 Orang)

“Meski demikian, APBN tetap kudu dinilai sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diupayakan dapat berfungsi dengan optimal untuk memulihkan perekonomian, sepanjang progamnya dapat dieksekusi dengan kaidah kelola yang baik dan positif sasara, ” katanya.

Kadin juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodoyang mendesak seluruh gubernur, bupati, dan wali kota buat mempercepat penyerapan APBD-nya. Desakan ini khususnya menyangkut belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos). Pasalnya, per tanggal 27 Agustus penyerapan belanja dalam APBD provinsi secara rata-rata nasional mutakhir 44 persen sedangkan penyerapan belanja APBD kabupaten/kota baru mencapai 48, 8 persen.

“Kami menyambut membangun desakan presiden kepada para besar daerah karena dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk turut mengambil peran dalam perbaikan ekonomi nasional mengakselerasi pemulihan ekonomi, ” tandas Rosan.