DKI Masih Berdebat dengan Pemerintah Induk Soal Pelaksanaan PSBB Total

DKI Masih Berdebat dengan Pemerintah Induk Soal Pelaksanaan PSBB Total

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan Susunan Gubernur (Pergub) mengenai PSBB total yang akan berlaku Senin 14 September 2020. DKI masih membahas perihal pelaksanaan PSBB dengan pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masa ini Pemprov DKI masih mengatur regulasi pelaksanaan PSBB total. Uraian pelaksanaan yang boleh atau tak dilakukan selama PSBB akan dituangkan dalam Pergub termasuk sanksinya.

“Kami akan membahas semunya besok. Kami menghormati permintaan abu Menteri Koordinator Perekonomian selaku Pemimpin Satgas Covid-19 untuk membahas detail perkantoran besok, ” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: PSBB Total, Wagub DKI: Kalau Masjid di Permukiman Diperbolehkan Buka)

Baca Serupa:

Pada PSBB total tentunya akan ada penyesuaian dibanding pada masa PSBB Maret lalu. Misalnya, kegiatan rumah ibadah yang masih diperbolehkan dilakukan di perkampungan.

Menurut Anies, dalam PSBB total akan ada pengetatan, tapi bagi kesibukan di tingkat lokal yang menerapkan protokol dengan benar masih diizinkan.

“Kalau soal 11 sektor usaha yang dikecualikan tersebut tetap. 11 tidak ada transisi karena itulah yang menjadi kunci. Kemudian Pak Menteri Airlangga bakal membicarakan, mengundang untuk bicara kita hormati. Karena itu besok kita bahas, ” ungkapnya.

Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengimbau masyarakat khususnya perkantoran, kegiatan usaha, untuk secara mandiri, secara serius mulai membatasi kegiatan perkantorannya. Sebab, dalam 11 hari final ini lompatan kasus positif Covid-19 di Jakarta sangat tinggi. (Baca juga: Wali Tanah air Bogor: PSBMK Lebih Tepat, Tidak PSBB Total)

Pada 30 Agustus 2020, terdapat 7. 960 kasus aktif, lalu pada 11 September 2020 menjelma 11. 810. Kenaikan itu dekat 48 persen dalam 10 hari pertama di September sebanyak 3. 850 kasus.